Ranah.id — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di Istana Gubernuran, Rabu (2/9/2026).
Kepada pejabat yang baru dilantik, Mahyeldi menekankan pentingnya integritas, keteladanan, serta kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Enam pejabat yang dilantik yakni Yozawardi Usama Putera sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Sebelumnya, Yozawardi menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Adib Alfikri dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum, setelah sebelumnya menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
Kemudian, Medi Iswandi dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), setelah sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum.
Selanjutnya, Tasliatul Fuaddi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Mahdianur dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sementara Kuartini Deti Putri dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar.
Mahyeldi mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.
Pengisian dan rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kinerja, potensi, integritas, serta kebutuhan organisasi.
“Jabatan adalah amanah. Jadi mesti dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, pejabat pimpinan tinggi tidak cukup hanya mampu menyelesaikan pekerjaan administratif. Mereka juga harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran.
Keteladanan itu, kata dia, harus tercermin melalui integritas, kedisiplinan, kejujuran, etos kerja, dan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Seorang pemimpin harus memberikan contoh sebelum memberikan perintah. Kalau kita ingin bawahan disiplin, kita harus terlebih dahulu menunjukkan kedisiplinan. Kalau kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, maka pimpinan harus menjadi orang pertama yang memberikan pelayanan dengan baik,” tegasnya.
Mahyeldi juga meminta pejabat yang baru dilantik tidak hanya bekerja di belakang meja. Mereka harus memahami secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat serta mampu mengantisipasinya sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Jangan menunggu persoalan membesar, jangan menunggu masyarakat mengeluh, dan jangan menunggu pimpinan meminta baru kita bergerak. Seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan lebih awal dan mengambil langkah yang diperlukan,” katanya.
Terkait rotasi dan mutasi, Mahyeldi mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi dan harus dipandang dalam kerangka kepentingan pemerintahan.
Menurutnya, kepentingan organisasi dan pembangunan daerah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Lebih lanjut, Mahyeldi berpesan agar para pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas masing-masing, membangun komunikasi dengan jajaran, turun ke lapangan, mendengarkan masukan bawahan, serta bekerja dengan sungguh-sungguh dan sesuai ketentuan. (fru)
